IMBisnis
Selamat datang di Blognya Pakde. Blog ini didedikasikan sebagai sarana berbagi informasi tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Semoga keberadaan Blog ini dapat memberi sedikit info yang bermanfaat bagi pengelolaan keuangan daerah. Terima kasih.

Download Peraturan Keuangan Daerah. Klik di sini



Pertanggungjawaban Keuangan Daerah

Sabtu, 14 April 2012


Pengaturan bidang akuntansi dan pelaporan dilakukan dalam rangka untuk menguatkan pilar akuntabilitas dan transparansi. Dalam rangka pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel dan transparan, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 mengamanatkan Pemerintah Daerah wajib menyampaikan pertanggungjawaban berupa:
(1) Laporan Realisasi Anggaran, 
(2) Neraca, 
(3) Laporan Arus Kas, dan 
(4) Catatan atas Laporan Keuangan. 
Laporan keuangan dimaksud disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan. Sebelum dilaporkan kepada masyarakat melalui DPRD, laporan keuangan perlu diperiksa terlebih dahulu oleh BPK.
Fungsi pemeriksaan merupakan salah satu fungsi manajemen sehingga tidak dapat dipisahkan dari manajemen keuangan daerah. Berkaitan dengan pemeriksaan telah dikeluarkan Undang-Undang Nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara. Terdapat dua jenis pemeriksaan yang dilaksanakan terhadap pengelolaan keuangan negara, yaitu pemeriksaan intern dan pemeriksaan ekstern.
Pemeriksaan atas pengelolaan keuangan daerah dilaksanakan sejalan dengan amandemen IV UUD 1945. Berdasarkan UUD 1945, pemeriksaan atas laporan keuangan dilaksanakan oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI). Dengan demikian BPK RI akan melaksanakan pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah daerah. Dalam rangka pelaksanaan pemeriksaan keuangan ini, BPK sebagai auditor yang independen akan rnelaksanakan audit sesuai dengan standar audit yang berlaku dan akan mernberikan pendapat atas kewajaran laporan keuangan. Kewajaran atas laporan keuangan pemerintah ini diukur dari kesesuaiannya terhadap standar akuntansi pemerintahan. Selain pemeriksaan ekstern oleh BPK, juga dapat dilakukan pemeriksaan intern. Pemeriksaan ini pada pemerintah daerah dilaksanakan oleh Badan Pengawasan Daerah / Inspektorat Provinsi dan atau Kabupaten/Kota.

Read more...

Struktur APBD yang pernah berlaku di Indonesia


Struktur APBD yang dipergunakan di Indonesia telah beberapa kali berubah, menurut pedoman teknis yang berlaku di Indonesia satu sama lain terdapat perbedaan dengan garis besar sebagai berikut :
1.    Kepmendagri No. 903-379 Tahun 1987
A.  Pendapatan
(1)   Sisa Lebih Perhitungan Anggaran
(2)   Pendapatan Asli Daerah
(3)   Dana Perimbangan
(4)   Pinjaman Daerah
(5)   Lain-Lain Penerimaan Yang Sah
B.  Belanja
(1)   Belanja Rutin
§  Belanja Pegawai
§  Belanja Barang
§  Belanja Pemeliharaan
§  Belanja Perjalanan Dinas
§  Belanja Lain-lain (Operasional)
§  Bagian Usaha Daerah
§  Angsuran Pinjaman/Hutang & Bunga
§  Bagi Hasil dan Bantuan Keuangan
§  Pengeluaran Tidak Termasuk Bagian Lain
§  Pengeluaran Tidak Tersangka


(2)   Belanja Pembangunan
Dirinci lebih lanjut ke dalam 20 sektor pembangunan.
2.    Kepmendagri No. 29 Tahun 2002
A.  Pendapatan
(1)   Pendapatan Asli Daerah
(2)   Dana Perimbangan
(3)   Lain-Lain Penerimaan Yang Sah
B.  Belanja
(1)   Belanja Aparatur Daerah
§  Belanja Administrasi Umum
Dirinci lebih lanjut ke dalam Belanja Pegawai/Personalia, Belanja Barang & Jasa, Belanja Perjalanan Dinas dan Belanja Pemeliharaan
§  Belanja Operasi & Pemeliharaan
Dirinci lebih lanjut ke dalam Belanja Pegawai/Personalia, Belanja Barang & Jasa, Belanja Perjalanan Dinas dan Belanja Pemeliharaan
§  Belanja Modal
(2)   Belanja Pelayanan Publik
§  Belanja Administrasi Umum
Dirinci lebih lanjut ke dalam Belanja Pegawai/Personalia, Belanja Barang & Jasa, Belanja Perjalanan Dinas dan Belanja Pemeliharaan
§  Belanja Operasi & Pemeliharaan
Dirinci lebih lanjut ke dalam Belanja Pegawai/Personalia, Belanja Barang & Jasa, Belanja Perjalanan Dinas dan Belanja Pemeliharaan
§  Belanja Modal
§  Belanja Bagi Hasil & Bantuan Keuangan
§  Belanja Tidak Tersangka
C.  Pembiayaan
(1)   Penerimaan Pembiayaan
(2)   Pengeluaran Pembiayaan
D.  Sisa Lebih Tahun Anggaran Berkenaan






3.    Permendagri No. 13 Tahun 2006 dan perubahannya
A.  Pendapatan
(1)   Pendapatan Asli Daerah
(2)   Dana Perimbangan
(3)   Lain-Lain Daerah Yang Sah
B.  Belanja
(1)   Belanja Tidak Langsung
§  Belanja Pegawai
§  Belanja bunga
§  Belanja subsidi
§  Belanja hibah
§  Belanja Bantuan Sosial
§  Belanja Bagi Hasil
§  Belanja Bantuan Keuangan
§  Belanja Tidak Terduga
(2)   Belanja Langsung
§  Belanja Pegawai
§  Belanja Barang & Jasa
§  Belanja Modal





C.  Pembiayaan
(1)   Penerimaan Pembiayaan
(2)   Pengeluaran Pembiayaan
D.  Sisa Lebih Tahun Anggaran Berkenaan

Read more...

Struktur Belanja Daerah

Belanja daerah terdiri dari Belanja Tidak langsung dan Belanja Langsung. Belanja Tidak Langsung kemudian diklasifikasikan ke dalam belanja menurut jenis belanja terdiri dari belanja pegawai, bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial, belanja bagi hasil dan bantuan keuangan,  dan belanja tidak terduga. Selanjutnya Belanja Langsung diklasifikasikan ke dalam belanja pegawai, belanja barang dan jasa serta belanja modal. Untuk menggambarkan struktur anggaran belanja daerah, dapat dilihat pada gambar di bawah ini.

 
No.
Uraian


1
2

2.
BELANJA DAERAH

2.1
  Belanja Tidak Langsung

2.1.1
    Belanja pegawai

2.1.2
    Belanja Bunga

2.1.3
    Belanja subsidi

2.1.4
    Belanja hibah

2.1.5
    Belanja bantuan social

2.1.6
    Belanja bagi hasil kepada pemerintahan desa

2.1.7
    Belanja bantuan keuangan kpd pemerintahan Desa

2.1.8
    Belanja tidak terduga

2.2
  Belanja Langsung

2.2.1
    Belanja pegawai

2.2.2
    Belanja Barang dan Jasa

2.2.3
    Belanja Modal


Read more...

Entri Populer

About This Blog

Situs ini dimaksudkan sebagai sarana berbagi informasi tentang Keuangan daerah. Komentar, saran dan kritik anda sangat kami harapkan. Klik di sini

Blog Archive

  © Blogger template The Professional Template II by Ourblogtemplates.com 2009

Back to TOP